Berita Hukum

Demo Image

Berita Hukum

Verifikasi Lapangan

Verifikasi Lapangan

Bagian Hukum bersama Dinas Perkim, unsur Kelurahan Poris Gaga serta Dinas terkait lainnya melaksanakan Verifikasi dan Validasi Lokasi Batas-Batas penyerahan Objek PSU yang berlokasi di wilayah. . .
Hearing Raperda Zakat

Hearing Raperda Zakat

Prolegda, Kemenag, Majelis Ulama Indonesia, BAZNAS, Dewan Masjid Indonesia serta Pansus IV DPRD Kota Tangerang membahas Rancangan Perda tentang Pengelolaan Zakat di Ruang Banmus DPRD
Pembahasan Raperwal

Pembahasan Raperwal

Tim Prolegda serta Dinas Pendidikan melakukan Pembahasan Raperwal tentang ijin pendirian,perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar di ruang rapat Asisten Administrasi Umum
Hearing Pembahasan Raperda

Hearing Pembahasan Raperda

Tim Prolegda, BPKD, Bagian Perekonomian serta PT. TNG melakukan Hearing Pembahasan Raperda tentang PT Tangerang Nusantara Global (Perseroda)
Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat

Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat

Kegiatan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Tahun 2022 dilaksanakan di Ruang Rapat Akhlakul Karimah dengan peserta sebanyak 130 peserta yang hadir dari perwakilan 13 Kecamatan. Adapun narasumber yang. . .
Hearing Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global

Hearing Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global

Tim Prolegda, Bagian Perekonomian beserta PT.TNG mengikuti hearing pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Tangerang Nusantara Global dengan Komisi III DPRD Kota. . .
Rapat Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2022-2025

Rapat Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tangerang 2022-2025

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021, Bagian Organisasi mengadakan kegiatan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui. . .
Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi

Bagian Hukum berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Banten bersama Badan Pendapatan Daerah serta Staf Ahli Hukum Ekonomi dan Pembangunan terkait Raperda Pajak Daerah
Pembahasan Raperwal Hibah dan Bansos

Pembahasan Raperwal Hibah dan Bansos

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) dan Pasal 61 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan suatu aturan yang menjadi landasan. . .