Kepada YTh Biro Hukum dan Ham Kota Tangerang. Bapak / Ibu mohon arahan dan pencerahan .Saudara sepupu saya sudah 3 tahun tinggal ditangerang, sejak saat itu dia tidak punya KTP , Saat ini ybs mau membuat KTP namun tidak ada berkas apa pun yang dimiliki. tadinya punya KTP Daerah , namun saat banjir 2012 semua berkas hilang /hanyut arus air saat mau pindahin . Ijazah dan dokumen lain sirna. Apakah ada cara untuk mengurus KTP , agar dapat mengurus surat2 lainya ? atau mohon solusinya. terima kasih.
2016-02-15
Tanggapan
Yth. Sdri Tara, terkait pertanyaan sdri, langkah pertama yang dilakukan agar membuat keterangan hilang terhadap berkas-berkas yang hilang pada saat banjir di kantor kepolisian, kemudian silahkan mendatangi Kecamatan dengan membawa surat keterangan hilang tersebut. terimakasih.
Dedi
Bapak ibu yang terhormat saya ingin mempertanyakan tentang permasalahan teman saya. Sebelum nya teman saya terjerat kasus pencurian barang perusahaan, dan sekarang dia menjadi tahana di polsek , dari pihak perusahaan sudah berdamai merka mencabut berkas yang sudah masuk dipolsek pihak keluarganyapun sudah bertanggung jawab dengan mengganti seluruh kerugian , sampai saat ini teman sayapun belum keluar dari polsek uang pencabutan berkaspun sudah masuk kisaran 20jt ... Kasus seperti ini bagai mana untuk penyelsaian nya terimakasih
2016-02-11
Tanggapan
Yth Sdr Dedi, Terkait permasalahan yang sdr sampaikan, idealnya setelah dilakukan pencabutan kemudian dikeluarkan SP3 (Penghentian Penyidikan) perkara tersebut selesai. Namun apakah SP3 tersebut sudah dikeluarkan oleh kepolisian atau belum, silahkan sdr mendatangi kembali kantor polsek tersbut untuk mendapat kepastian. Terimakasih
Fachrul Sukma
Aslm wr wb.
Sejak tanggal 31 Agustus 2015 saya telah menyerahkan berkas untuk kepengurusan IMB melalaui BPMPTSP dengan alamat Cipondoh no.87 rt. 04/01 Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh. Pada bulan Oktober 2015, rumah saya telah disurvey, namun sampai Januari 2016 ini saya tidak pernah dihubungi dan tidak ada kejelasan tindak lanjutnya. Akhirnya saya datangi kembali di akhir Januari dan ternyata dokumen/berkas saya hilang di BPMPTSP. Bagaimana kelanjutannya? sampai saat ini tidak jelas dan tidak ada tanggung jawab dari BPMPTS.
Terima kasih
2016-02-02
Tanggapan
Yth. Sdr Fachrul, setiap penyerahan berkas untuk keperluan perizinan diberikan tanda terima berkas agar dapat dipertanggung jawabkan oleh petugas, silahkan saudara bawa tanda terima berkas tersebut. terimakasih
ayatullah chumaini
saya karyawan tetap di PT.kresna reksa finance sebagai Account Officer survey kenapa perusahaan ini belum memberlakukan upah standar / UMR mohon diusut perusahaan tersebut
2016-01-31
Tanggapan
Yth Sdr Ayatullah Terimakasih atas informasinya, kami akan sampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk dilakukan pengecekan. terimakasih
wahyudi
Assalamualaikum...
1. Saya mau mengajukan isbat nikah dan cerai.. tetapi istri sudah pergi.. bagaimana?
2. Saya mau meminta bantuan hukum tentang perkara saya di Pengadilan Agama Tiga raksa, dimana? dan bagaimana caranya?
Atas bantuannya, saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualikum. wr. wb.
Hormat saya,
Wahyudi.
2016-01-28
Tanggapan
Yth. Sdr Wahyudi terkait dengan uraian permasalahan saudara diatas, silahkan mendatangi Pengadian Agama Tiga raksa Alamat : Komplek Perkantor Pemda, Jl. Moh. Atik Soeardi, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Banten. Terkait bantuan hukum ditiap pengadilan terdapat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat. Terimakash
jasmine
Kepada yg terhormat bapak walikota kota tangerang,
Mohon bantuannya dan segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kp. pulogadung (gg. h mait / midun 2), paninggilan utara, ciledug. sudah beberapa laporan yang pernah masuk kesini (dr orang2 yg bersimpati dgn kami) yg melaporkan permasalah warga kp. pulogadung yang mengintimidasi warga perumahan Cluster Jasmine.
Ini pertamakali kami membuat laporan ke JDIH & ini atas anjuran dari Bpk Budi, bid. hukum & Ham.
Berikut adalah kronologis kejadian:
1. ada pertemuan tanggal 9 januari 2016 atas undangan Bpk. Suhandi (direktur PT. Pratama Sugih Mukti) kepada warga cluster jasmine, bpk hartono (pengembang Yasmine Village), RT 02, RT 03, RW 01 Paninggilan Utara, binamas, babinsa, Lurah Paninggilan Utara & Bpk Patris (komisaris PT. Pratama Sugih Mukti), salah satunya adalah membahas akses jalan warga Cluster Jasmine.
sesuai dgn janji pengembang akses jalan kami ke perumahan Griya Ciledug, tp krn sesuatu hal pengembang PT. Pratama Sugih Mukti tidak sanggup dan memilih menggunakan akses jalan H Mait dan sanggup menotarilkan/dilegalitaskan, knapa hrs dilegalitaskan, krn adanya surat penolakan dr ahliwaris jalan yg km lewati selama ini dan pematokan dari beberapa warga. sehingga warga cluster jasmine merasa terintimidasi oleh hal trsbt. surat perjanjian ini bukan konsumsi public, hanya untuk orang2 yg buat perjanjian saja (Warga Cluster Jasmine & PT. Pratama Sugih Mukti), sebelumnya kami sudah memperingatkan kepada Pengembang agar mengikut sertakan para ahliwaris dalam pembicaraan ini, tp mereka bersikukuh dan akan menyelesaikannya sendiri.
2. tiba-tiba surat perjanjian tersebut beredar di warga kp pulogadung dan muncul isu panas, bahwa jalan H mait akan dimiliki oleh warga Cluster Jasmine, hal ini memicu amarah beberapa warga kp. pulogadung, padahal surat tersebut bukan untuk konsumsi public dan bukan perjanjian dgn warga Kp. Pulogadung bahkan warga Cluster Jasmine sendiri belum ada yg mendapatkan surat perjanjian tersebut, hanya sempat dibacakan dan dijelaskan pd rapat pertemuan warga yg dihadiri oleh RW 01, RT 02 Paninggilan Utara. rencana akan dibagikan setelah mendapatkan tandatangan Lurah Paninggilan Utara selaku saksi dan pemilik perumahan yasmine Village.
3. muncul perwakilan warga khususnya ahli waris, ke Cluster Jasmine dan meminta pencabutan point tersebut padahal itu adalah point janji pengembang ke kami selaku konsumen. berberapa warga cluster jasmine sudah menjelaskan secara berulang maksud tujuan dari point tersebut tp sepertinya yang bersangkutan tidak mau mengerti dan tetap memaksakan kehendaknya.
4. tanggal 24/01/2016, skitar pukul 10 siang, orang tersebut datang kembali dan tetap dengan keinginannya ditambahkan dengan membuat ancaman akan melakukan pematokan jalan & akhirnya skitar pukul 11 siang terjadilah pematokan tersebut. (link http://bit.ly/23pWAHA, terbaru (27/01/2016): http://bit.ly/1UpVx4k)
5. sekitar pukul 4 sore terjadi penghancuran & pematokan got / saluran air, digerbang cluster jasmine sehingga akses mobil warga Cluster Jasmine tidak bisa keluar maupun masuk. (video http://bit.ly/1nMdq31)
6. ada beberapa warga Cluster Jasmine yg coba menanyai warga kp pulogadung yg ikut pada point 5 diatas, dan beberapa dr mereka hanya ikut2an saja dan ada juga yg terhasut dgn isu warga cluster jasmine akan memiliki jalan h mait, yg selama ini mereka gunakan
7. Datang bpk hartono (pengembang yasmine village) menyampaikan pesan dari warga yg matok jalan ahli waris (point 4) dan meminta pencabutan point 1 surat perjanjian, kami jelaskan bahwa beliaupun ada di prtemuan tersebut dan paham dgn point 1 surat perjanjian, tp katanya dia sudah jelaskan ke salah satu perwakilan ahli waris dan mrka tidak mau mengerti. akhirnya beliau menelpon Bpk Andi (pengembang cluster Jasmine) & terjadi argumentasi. Bpk Andi tetap konsekuen dgn point 1 perjanjian tersebut dan warga cluster jasmine tidak perlu melakukan apapun.
8. karena permintaan dari pengembang kami, maka kami tidak membuat laporan ini, dengan harapan kasus ini bisa segera diselesaikan oleh pengembang.
9. kami coba cari informasi ke salah satu tokoh warga, yg ikut juga pd pematokan point 5, dan ternyata beliaupun tidak memiliki pemahaman masalah point 1 surat perjanjian, hanya mendengar isu jalan akan dimiliki oleh warga Cluster Jasmine sehingga warga kp pulogadung spontan tuk melakukan point 5 diatas. Tujuan lain dari mereka melakukan hal tersebut adalah agar warga Cluster jasmine segera bergerak dan membantu mereka untuk melebarkan jalan. Kami dikorbankan untuk kepentingan salah satu pihak dengan menunggangi kepentingan kami.
Kami selaku warga Cluster jasmine dan konsumen PT. Pratama Sugih Mukti, benar-benar menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh warga Kp. Pulogadung, yang menyebabkan anak istri kami merasa terintimidasi akan hal tersebut, khususnya saat terjadi penghancuran & pematokan saluran air, dimana warga kp pulogadung ramai-ramai melakukan hal tersebut seolah-olah kami pun akan diserang oleh mereka. beberapa ibu rumah tangga sudah meminta kami untuk segera melaporkan hal ini kepada yang berwajib namun kami coba meredam dan ingin hal ini diselesaikan secara baik-baik dan kami berharap warga kp. pulogadung bisa segera sadar dengan apa yg telah mrka lakukan yang membuat anak & istri kami ketakutan.
Mohon kiranya bapak walikota yang terhomat segera turun kelapangan dan segera menyelesaikan permasalahan ini serta mencari biang keladi orang-orang yang telah melakukan provokasi terhadap warga lainnya.
wasallam,
Perwakilan warga Cluster Jasmine
2016-01-27
Tanggapan
Belum ada tanggapan
HARUN AGUSTIN N
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Banten
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
Dengan hormat,
Saya ingin mengajukan anak berprestasi yang sekolah di SDN Taman Cibodas Kota Tangerang - Banten an. Sauqillah Nainggolan. Karena sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH bagian kesatu pasal 5 ayat 4.
Tanpa alasan yang jelas dikarenakan KTP Nasional saya masih di keluarkan oleh PEMDA DKI JKT pihak dari sekolah tidak bisa mengajukan beasiswa siswa berprestasi tersebut.
Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.
2016-01-22
Tanggapan
Yth. Sdr Harun Agustin N, terkait permasalahan saudara silahkan mendatangi Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Terimakasih
KESANOVER
Pak Walikota, mohon dibantu air PDAM selama satu tahun ini kok keruh terus, kadang-kadang hitam bila posisi kran dibuka full. Apakah memang begitu kualitas air PDAM yang dijual? kami kan bayar cukup besar untuk air PDAM, kan namanya air minum, apakah pantas air minum keruh, hitam dan sering ditemukan masih ada binatang kecil-kecil yang berenang diair tersebut.
2016-01-15
Tanggapan
Yth Kesanover, terkait dengan permasalahan Saudara silahkan mengdatangi PDAM Tirta Benteng JL KOMP PU PROSIDA BENDUNGAN PS BARU, KEL.MEKARSARI, KEC. NEGLASARI, Kec. Tangerang, Banten 15129,atau hubungi Call Center nomor 021 5587234 021 5538865, Terimakasih
Mukhlas
Asalamu'alaikum wr.wb
Salam sejahtera, semoga para pengurus kota tanggeraang selalu ada dalam lindungan allah SWT.
Saya sebagai warga taanggerang bagian kec.sepatan timur mengharapkanatau menghimbau akan pelayanan terhaadap warga kec.sepatan timur untuk lebih konsisten dan dan memberikan pelyannan yang lebih baik lagi terhadap masarakat.
Karna selama ini banyak sekali kejanggalan terhadap masarak tentang pelayanan pembuatan:
1.E-KTP
2.Surat keterangan
3.Pembetulan KK
Dalam hal ini warga selalu mengeluh karna layanan selalu di lalaykan sampai-sampai warga menunggu 3,5 bulan dan harus bulak balik terus kekecamatan.
Ini surat surpaipel kualitatif
Sebagai bukti:
-Ibu dian warga bula tali
-2 sodara yang tidak saya kenaal.
Bikin KTP sudah 5 bulanb tapi belum selesai dan belum ada waktu yang menjanjikan
Terimakasih, salam sejaahtera pada pengururs tangsel.
Wasalamualaikum wr.wb
2016-01-14
Tanggapan
Yth Sdr Mukhlas, Kecamatan Sepatan Timur tidak berada di wilayah Kota Tangerang, untuk pengaduan terhadap pelayanan Kecamatan Sepatan Timur silahkan menyampikan surat kepada Bupati Tangerang. Terimakasih
rakyat kecil
Mohon penjelasan mengenai sertifikat prona harus kemana, karena dikelurahan ketapang warga harus membayar sertifikat biayanya rp.2 juta dan juga uang bensin untuk pegawai bpn yang melakukan pengukuran. Saya minta penjelasan tentang prona gratis,terimakasih
2016-01-14
Tanggapan
Berdasarkan Kep Meneg Agraria Nomor 4 Tahun 1995Perubahan
Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang
Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat
dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi
Nasional Agraria, pensertipikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan
dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima
sertipikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi. Hal ini
juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan
Pertanahan Nasional.
Tara
Kepada YTh Biro Hukum dan Ham Kota Tangerang. Bapak / Ibu mohon arahan dan pencerahan .Saudara sepupu saya sudah 3 tahun tinggal ditangerang, sejak saat itu dia tidak punya KTP , Saat ini ybs mau membuat KTP namun tidak ada berkas apa pun yang dimiliki. tadinya punya KTP Daerah , namun saat banjir 2012 semua berkas hilang /hanyut arus air saat mau pindahin . Ijazah dan dokumen lain sirna. Apakah ada cara untuk mengurus KTP , agar dapat mengurus surat2 lainya ? atau mohon solusinya. terima kasih.
Tanggapan
Yth. Sdri Tara, terkait pertanyaan sdri, langkah pertama yang dilakukan agar membuat keterangan hilang terhadap berkas-berkas yang hilang pada saat banjir di kantor kepolisian, kemudian silahkan mendatangi Kecamatan dengan membawa surat keterangan hilang tersebut. terimakasih.
Dedi
Bapak ibu yang terhormat saya ingin mempertanyakan tentang permasalahan teman saya. Sebelum nya teman saya terjerat kasus pencurian barang perusahaan, dan sekarang dia menjadi tahana di polsek , dari pihak perusahaan sudah berdamai merka mencabut berkas yang sudah masuk dipolsek pihak keluarganyapun sudah bertanggung jawab dengan mengganti seluruh kerugian , sampai saat ini teman sayapun belum keluar dari polsek uang pencabutan berkaspun sudah masuk kisaran 20jt ... Kasus seperti ini bagai mana untuk penyelsaian nya terimakasih
Tanggapan
Yth Sdr Dedi, Terkait permasalahan yang sdr sampaikan, idealnya setelah dilakukan pencabutan kemudian dikeluarkan SP3 (Penghentian Penyidikan) perkara tersebut selesai. Namun apakah SP3 tersebut sudah dikeluarkan oleh kepolisian atau belum, silahkan sdr mendatangi kembali kantor polsek tersbut untuk mendapat kepastian. Terimakasih
Fachrul Sukma
Aslm wr wb. Sejak tanggal 31 Agustus 2015 saya telah menyerahkan berkas untuk kepengurusan IMB melalaui BPMPTSP dengan alamat Cipondoh no.87 rt. 04/01 Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh. Pada bulan Oktober 2015, rumah saya telah disurvey, namun sampai Januari 2016 ini saya tidak pernah dihubungi dan tidak ada kejelasan tindak lanjutnya. Akhirnya saya datangi kembali di akhir Januari dan ternyata dokumen/berkas saya hilang di BPMPTSP. Bagaimana kelanjutannya? sampai saat ini tidak jelas dan tidak ada tanggung jawab dari BPMPTS. Terima kasih
Tanggapan
Yth. Sdr Fachrul, setiap penyerahan berkas untuk keperluan perizinan diberikan tanda terima berkas agar dapat dipertanggung jawabkan oleh petugas, silahkan saudara bawa tanda terima berkas tersebut. terimakasih
ayatullah chumaini
saya karyawan tetap di PT.kresna reksa finance sebagai Account Officer survey kenapa perusahaan ini belum memberlakukan upah standar / UMR mohon diusut perusahaan tersebut
Tanggapan
Yth Sdr Ayatullah Terimakasih atas informasinya, kami akan sampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang untuk dilakukan pengecekan. terimakasih
wahyudi
Assalamualaikum... 1. Saya mau mengajukan isbat nikah dan cerai.. tetapi istri sudah pergi.. bagaimana? 2. Saya mau meminta bantuan hukum tentang perkara saya di Pengadilan Agama Tiga raksa, dimana? dan bagaimana caranya? Atas bantuannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualikum. wr. wb. Hormat saya, Wahyudi.
Tanggapan
Yth. Sdr Wahyudi terkait dengan uraian permasalahan saudara diatas, silahkan mendatangi Pengadian Agama Tiga raksa Alamat : Komplek Perkantor Pemda, Jl. Moh. Atik Soeardi, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Banten.
Terkait bantuan hukum ditiap pengadilan terdapat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bagi masyarakat. Terimakash
jasmine
Kepada yg terhormat bapak walikota kota tangerang, Mohon bantuannya dan segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kp. pulogadung (gg. h mait / midun 2), paninggilan utara, ciledug. sudah beberapa laporan yang pernah masuk kesini (dr orang2 yg bersimpati dgn kami) yg melaporkan permasalah warga kp. pulogadung yang mengintimidasi warga perumahan Cluster Jasmine. Ini pertamakali kami membuat laporan ke JDIH & ini atas anjuran dari Bpk Budi, bid. hukum & Ham. Berikut adalah kronologis kejadian: 1. ada pertemuan tanggal 9 januari 2016 atas undangan Bpk. Suhandi (direktur PT. Pratama Sugih Mukti) kepada warga cluster jasmine, bpk hartono (pengembang Yasmine Village), RT 02, RT 03, RW 01 Paninggilan Utara, binamas, babinsa, Lurah Paninggilan Utara & Bpk Patris (komisaris PT. Pratama Sugih Mukti), salah satunya adalah membahas akses jalan warga Cluster Jasmine. sesuai dgn janji pengembang akses jalan kami ke perumahan Griya Ciledug, tp krn sesuatu hal pengembang PT. Pratama Sugih Mukti tidak sanggup dan memilih menggunakan akses jalan H Mait dan sanggup menotarilkan/dilegalitaskan, knapa hrs dilegalitaskan, krn adanya surat penolakan dr ahliwaris jalan yg km lewati selama ini dan pematokan dari beberapa warga. sehingga warga cluster jasmine merasa terintimidasi oleh hal trsbt. surat perjanjian ini bukan konsumsi public, hanya untuk orang2 yg buat perjanjian saja (Warga Cluster Jasmine & PT. Pratama Sugih Mukti), sebelumnya kami sudah memperingatkan kepada Pengembang agar mengikut sertakan para ahliwaris dalam pembicaraan ini, tp mereka bersikukuh dan akan menyelesaikannya sendiri. 2. tiba-tiba surat perjanjian tersebut beredar di warga kp pulogadung dan muncul isu panas, bahwa jalan H mait akan dimiliki oleh warga Cluster Jasmine, hal ini memicu amarah beberapa warga kp. pulogadung, padahal surat tersebut bukan untuk konsumsi public dan bukan perjanjian dgn warga Kp. Pulogadung bahkan warga Cluster Jasmine sendiri belum ada yg mendapatkan surat perjanjian tersebut, hanya sempat dibacakan dan dijelaskan pd rapat pertemuan warga yg dihadiri oleh RW 01, RT 02 Paninggilan Utara. rencana akan dibagikan setelah mendapatkan tandatangan Lurah Paninggilan Utara selaku saksi dan pemilik perumahan yasmine Village. 3. muncul perwakilan warga khususnya ahli waris, ke Cluster Jasmine dan meminta pencabutan point tersebut padahal itu adalah point janji pengembang ke kami selaku konsumen. berberapa warga cluster jasmine sudah menjelaskan secara berulang maksud tujuan dari point tersebut tp sepertinya yang bersangkutan tidak mau mengerti dan tetap memaksakan kehendaknya. 4. tanggal 24/01/2016, skitar pukul 10 siang, orang tersebut datang kembali dan tetap dengan keinginannya ditambahkan dengan membuat ancaman akan melakukan pematokan jalan & akhirnya skitar pukul 11 siang terjadilah pematokan tersebut. (link http://bit.ly/23pWAHA, terbaru (27/01/2016): http://bit.ly/1UpVx4k) 5. sekitar pukul 4 sore terjadi penghancuran & pematokan got / saluran air, digerbang cluster jasmine sehingga akses mobil warga Cluster Jasmine tidak bisa keluar maupun masuk. (video http://bit.ly/1nMdq31) 6. ada beberapa warga Cluster Jasmine yg coba menanyai warga kp pulogadung yg ikut pada point 5 diatas, dan beberapa dr mereka hanya ikut2an saja dan ada juga yg terhasut dgn isu warga cluster jasmine akan memiliki jalan h mait, yg selama ini mereka gunakan 7. Datang bpk hartono (pengembang yasmine village) menyampaikan pesan dari warga yg matok jalan ahli waris (point 4) dan meminta pencabutan point 1 surat perjanjian, kami jelaskan bahwa beliaupun ada di prtemuan tersebut dan paham dgn point 1 surat perjanjian, tp katanya dia sudah jelaskan ke salah satu perwakilan ahli waris dan mrka tidak mau mengerti. akhirnya beliau menelpon Bpk Andi (pengembang cluster Jasmine) & terjadi argumentasi. Bpk Andi tetap konsekuen dgn point 1 perjanjian tersebut dan warga cluster jasmine tidak perlu melakukan apapun. 8. karena permintaan dari pengembang kami, maka kami tidak membuat laporan ini, dengan harapan kasus ini bisa segera diselesaikan oleh pengembang. 9. kami coba cari informasi ke salah satu tokoh warga, yg ikut juga pd pematokan point 5, dan ternyata beliaupun tidak memiliki pemahaman masalah point 1 surat perjanjian, hanya mendengar isu jalan akan dimiliki oleh warga Cluster Jasmine sehingga warga kp pulogadung spontan tuk melakukan point 5 diatas. Tujuan lain dari mereka melakukan hal tersebut adalah agar warga Cluster jasmine segera bergerak dan membantu mereka untuk melebarkan jalan. Kami dikorbankan untuk kepentingan salah satu pihak dengan menunggangi kepentingan kami. Kami selaku warga Cluster jasmine dan konsumen PT. Pratama Sugih Mukti, benar-benar menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh warga Kp. Pulogadung, yang menyebabkan anak istri kami merasa terintimidasi akan hal tersebut, khususnya saat terjadi penghancuran & pematokan saluran air, dimana warga kp pulogadung ramai-ramai melakukan hal tersebut seolah-olah kami pun akan diserang oleh mereka. beberapa ibu rumah tangga sudah meminta kami untuk segera melaporkan hal ini kepada yang berwajib namun kami coba meredam dan ingin hal ini diselesaikan secara baik-baik dan kami berharap warga kp. pulogadung bisa segera sadar dengan apa yg telah mrka lakukan yang membuat anak & istri kami ketakutan. Mohon kiranya bapak walikota yang terhomat segera turun kelapangan dan segera menyelesaikan permasalahan ini serta mencari biang keladi orang-orang yang telah melakukan provokasi terhadap warga lainnya. wasallam, Perwakilan warga Cluster Jasmine
Tanggapan
Belum ada tanggapan
HARUN AGUSTIN N
Kepada Yth. Gubernur Provinsi Banten cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Dengan hormat, Saya ingin mengajukan anak berprestasi yang sekolah di SDN Taman Cibodas Kota Tangerang - Banten an. Sauqillah Nainggolan. Karena sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH bagian kesatu pasal 5 ayat 4. Tanpa alasan yang jelas dikarenakan KTP Nasional saya masih di keluarkan oleh PEMDA DKI JKT pihak dari sekolah tidak bisa mengajukan beasiswa siswa berprestasi tersebut. Demikian, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.
Tanggapan
Yth. Sdr Harun Agustin N, terkait permasalahan saudara silahkan mendatangi Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Terimakasih
KESANOVER
Pak Walikota, mohon dibantu air PDAM selama satu tahun ini kok keruh terus, kadang-kadang hitam bila posisi kran dibuka full. Apakah memang begitu kualitas air PDAM yang dijual? kami kan bayar cukup besar untuk air PDAM, kan namanya air minum, apakah pantas air minum keruh, hitam dan sering ditemukan masih ada binatang kecil-kecil yang berenang diair tersebut.
Tanggapan
Yth Kesanover, terkait dengan permasalahan Saudara silahkan mengdatangi PDAM Tirta Benteng JL KOMP PU PROSIDA BENDUNGAN PS BARU, KEL.MEKARSARI, KEC. NEGLASARI, Kec. Tangerang, Banten 15129,atau hubungi Call Center nomor 021 5587234 021 5538865, Terimakasih
Mukhlas
Asalamu'alaikum wr.wb Salam sejahtera, semoga para pengurus kota tanggeraang selalu ada dalam lindungan allah SWT. Saya sebagai warga taanggerang bagian kec.sepatan timur mengharapkanatau menghimbau akan pelayanan terhaadap warga kec.sepatan timur untuk lebih konsisten dan dan memberikan pelyannan yang lebih baik lagi terhadap masarakat. Karna selama ini banyak sekali kejanggalan terhadap masarak tentang pelayanan pembuatan: 1.E-KTP 2.Surat keterangan 3.Pembetulan KK Dalam hal ini warga selalu mengeluh karna layanan selalu di lalaykan sampai-sampai warga menunggu 3,5 bulan dan harus bulak balik terus kekecamatan. Ini surat surpaipel kualitatif Sebagai bukti: -Ibu dian warga bula tali -2 sodara yang tidak saya kenaal. Bikin KTP sudah 5 bulanb tapi belum selesai dan belum ada waktu yang menjanjikan Terimakasih, salam sejaahtera pada pengururs tangsel. Wasalamualaikum wr.wb
Tanggapan
Yth Sdr Mukhlas, Kecamatan Sepatan Timur tidak berada di wilayah Kota Tangerang, untuk pengaduan terhadap pelayanan Kecamatan Sepatan Timur silahkan menyampikan surat kepada Bupati Tangerang. Terimakasih
rakyat kecil
Mohon penjelasan mengenai sertifikat prona harus kemana, karena dikelurahan ketapang warga harus membayar sertifikat biayanya rp.2 juta dan juga uang bensin untuk pegawai bpn yang melakukan pengukuran. Saya minta penjelasan tentang prona gratis,terimakasih
Tanggapan
Berdasarkan Kep Meneg Agraria Nomor 4 Tahun 1995 Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria, pensertipikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertipikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional.
Berkaitan dengan proses pengurusan prona sdr dapat mendatangi Kantor BPN Kota Tangerang Jl. Perintis Kemerdekaan Kav No.5 ·Kota Tangerang (021) 70055003 untuk mendapat informasi lebih lanjut. Terimakasih.