Konsultasi dan Pengaduan

Saya ingin Tanya ditempat tinggal saya dikelurahan sudimara jaya, Ciledug. ketua RTnya akan selesai tugasnya per Desember 2015 dan ketua RT tersebut tidak mau dicalonkan kembali, tetapi warga RT. tersebut dan pengurus RW masih mengharapkan untuk bisa/ mau dicalonkan kembali menjadi ketua RT. Pertanyaan saya bagaimana bila sampai akhir jabatan ketua RT tersebut habis, kemudian tidak ada warga yang mau dicalonkan jadi ketua RT? sedangkan ketua RT lama tidak mau dicalonkan kembali dengan alasan sudah cukup satu periode saja menjadi ketua RT. apa Jalan keluarnya yang harus dilakukan?

• 2015-11-23

Saya ingin Tanya ditempat tinggal saya dikelurahan sudimara jaya, Ciledug. ketua RTnya akan selesai tugasnya per Desember 2015 dan ketua RT tersebut tidak mau dicalonkan kembali, tetapi warga RT. tersebut dan pengurus RW masih mengharapkan untuk bisa/ mau dicalonkan kembali menjadi ketua RT. Pertanyaan saya bagaimana bila sampai akhir jabatan ketua RT tersebut habis, kemudian tidak ada warga yang mau dicalonkan jadi ketua RT? sedangkan ketua RT lama tidak mau dicalonkan kembali dengan alasan sudah cukup satu periode saja menjadi ketua RT. apa Jalan keluarnya yang harus dilakukan?

• 2015-11-23

kami menginginkan bisa mendapatkan copian: Peraturan Walikota Tangerang Nomor 47 Tahun 2011 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA TANGERANG akan kami jadikan referensi, karena kami mendapatkan tugas tentang PSU perumahan terima kasi

• 2015-11-21

Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Akan tetapi Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang membuat proses perizinan berbulan-bulan. (Mohon penjelasan yang realistis dan konkrit atas permasalahan tersebut). Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Permendagri No. 24/2006 tentang Pedoman PPTSP yang bertujuan untuk mencapai misi pelayanan publik yaitu menciptakan pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik yang prima adalah pelayanan publik dimana proses pelayanan cepat, biaya pengurusan murah dan mudah diakses, dan pelayanan yang ramah dan bersahabat. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Permendagri No 24/2006 paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya. Jangka waktu ini diharapkan bisa menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi yang dapat diterapkan dalam proses pelayanan perijinan seperti yang telah dilakukan dibeberapa kabupaten dan kotamadya yang ada di Indonesia. Dalam hal ini BPMPTSP Kota Tangerang dalam hal proses perizinan melebihi aturan tersebut. Apakah sanksi dikenakan apabila terjadi pelanggaran tersebut diatas Bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Bab II Pasal 2 yang berbunyi PTSP bertujuan : a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; b. Memperpendek proses pelayanan; c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparansi, pasti dan terjangkau. Dalam dalam hal ini Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang justru tidak menyederhanakan dengan memproses perizinan butuh waktu berbulan-bulan. Bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 12 ayat (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk: pada point a “menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu”. Dalam dalam hal ini Badan Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Tangerang justru tidak menyederhanakan dengan memproses perizinan butuh waktu berbulan-bulan;

• 2015-11-17

Selamat malam saya syam warga KOTA TANGERANG berusia 24 Tahun saya Pegawai Swasta dan juga mahasiswa mohon maaf sebelumnya jika memang komentarsaya ini bukan pada tempatnya Pada hari ini Kamis 12 November 2015 saya mengalami pemerasan yang dilakukan oleh para oknum pengamen waria didepan kampus saya didaerah cikokol uang yang akan saya berikan diambil secara paksa dari tangan saya pada saat saya akan memberinya sejumlah uang saya menghargai jika memang tujuannya mencari uang tapi saya mengecam jika caranya merampas bukan jumlahnya yang saya permasalhkan tetapi caranya dengan yang saya kecam dan dikhawatirkan ulahnya akan semakin menjadi dan akan banyak korban mohon untuk ditindaklanjuti dan ditertibkan para oknum seperti ini karena sudah sepantasnya saya mendapatkan keamanan dan kenyaman tinggal dikota atas pajak yang telah saya bayar atau jika tidak SAYA SENDIRI YANG AKAN MENINDAK LANJUTI dan memberantas para oknum seperti ini karena dinilai meresahkan terima kasih

• 2015-11-12

Bpk /ibu ,tolong kami dong di sekitar rumah kami ada beberapa org pelihara ayam dan bebek menggunakan lahan sutet hal ini sangat mengganggu kami apalagi kalo musim hujan ,lokasi kami di rt04/04 poris plawad utara,tolong pa/bu ditertibkan /dibersihkan lahan sutetnya supaya bau dan sumber penyakitnya tidak menjalar ke masyarakat,trims

• 2015-11-08

Maaf pak mau melanjutkan pertanyaan sebelumnya berapa honor untuk kelurahan karena pihak kelurahan yang membuat surat2 riwayattanah warga, biasanya untuk kelurahan meminta 5% .kami mau mengetahui biaya sejelas jelasnya, warga juga takut melaporkan , takut dibully dan juga dipersulit nantinya. Terima kasih atas perhatiannya

• 2015-10-30

Kepada Yth : admin Disini saya ingin konsultasi masalah hukum. Permasalahannya disini saya punya orang tua. Bapak saya membeli tanah di daerah kab. Tangerang uangnya dari hasil pembagian jatah guru ada sejumlah guru 40 orang yg berhak atas haknya.. tapi dalam surat ajb itu di tulis nama bapak saya dan ingin di jual sama kepala sekolah yang baru. Sedangkan bapak saya sudah meninggal.. maka dari itu pihak sekolah meminta surat keterangan ahli waris. Tapi sebelumnya pihak sekolah meminta saya untuk proses pembuatannya. Pada saat itu saya langsung menanyakan sama pegawai kelurahan setempat lalu saya di minta ongkos 1 jta.karna saya tidak punya uang langsung saya minta ke pihak sekolah dengan nominal 1jt. Tapi tidak ada respon pada waktu itu. Lalu setelah beberapa bulan kemudian pihak sekolah meminta lagi surat keterangan ahli waris dan mengancam keluarga saya KALAU SAMPAI MEMPERSULIT PENJUALAN TANAH AKAN DITEMPUH JALUR HUKUM. Kami sekeluarga sebagai ahli waris tidak pernah mempersulit masalah penjualan tanah tersebut. Lalu saya bilang ke kepala sekolah pembagiannya harus adil dan kepala sekolah itu menjawab dengan hanya tersenyum. Lalu bagaimana langkah saya untuk menghadapinya? Keluarga kami orang tidak mampu setelah kepergian bapak. Mohon penjelesannya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih

• 2015-10-27

Mohon bantuannya, adakah perda atau perwal kota tangerang yang mengatur biaya administrasi tingkat kelurahan dan kecamatan/ppat dalam pembuatan akta tanah? Tingkat kel dan kec biasanya meminta 10% (jasa lurah, camat ppat, pengetikan, register, rt, rw) padahal warga mau ngurus dan datang sendiri tanpa calo untuk membuat akta tanah, jika warga tidak memberikan sejumlah uang yang diminta tidak akan dilayani. Tidak wajar biaya puluhan juta dan tidak ada kwitansi/tanda bukti trims,,,

• 2015-10-24

sah kah menurut hukum jika ada transaksi jualbeli tanah sedangkan surat aslinya masih kami pegang. menurut pembeli bidang tanah tersebut Dijual ibu saya? dan memeng tanah tsb pemberian dari perceraian dgn bapak saya .terimakasih jawabannya

• 2015-10-20