Konsultasi dan Pengaduan

Pengaduan lamanya proses pengajuan IMB dan masih terdapatnya oknum BPMPTSP yang melakukan pemerasan. kepada yth. Bapak/ibu saya warga kota tangerang yang akan melakukan renovasi rumah saya. sebagai warga yang baik dan taat hukum maka saya mengajukan permohonan ijin mendirikan Bangunan (IMB) ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 15 Mei 2015 dan diberikan tanda terima berkas (berkas telah lengkap). namun sampai saat ini (4 agustus 2015) IMB saya belum juga diterbitkan meskipun telah 5 kali saya datangi BPMPTSP. sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian materil dan inmateril. berdasarkan Perda No 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan perubahannya, lama waktu pengurusan IMB hanya 14 hari, namun ini telah lebih dari 14 hari. apakah tidak ada sangsi yang dikenakan jika melanggar perda tersebut? pada tanggal 20 juni 2015 saya mengecek progres IMB ke BPMPTSP. saya berikan tanda terima berkas ke petugas front office. kemudian petugas front office mengambil tanda terima berkas dan membawanya keruangan dibelakang penerimaan berkas. beberapa saat kemudian keluar petugas "R" memanggil nama saya sambil memegang berkas saya. petugas "R" mengajak saya ke ruangan konsultasi. petugas "R" menginformasikan bahwa dia adalah petugas pemeriksa lapangan. inti dari pembicaraan tersebut yaitu bahwa petugas "R" meminta biaya pemeriksaan lapangan agar proses IMB saya dilanjut dan menawarkan pengurusan IMB ekspres (makelar/calo) dengan biaya Rp.25.000/m2 x luas bangunan. apakah memang ada biaya yang dipungut dari pemohon IMB untuk pemeriksaan lapangan? apakah praktek makelar/percaloan dilegalkan jika dilakukan oleh petugas? untuk perbaikan,kiranya dapat dibuat sistem online sehingga tidak ada kontak langsung antara pemohon dan petugas sehingga meminimalisir kasus seperti ini terulang kembali. Demikian pengaduan ini saya sampaikan untuk membangun Kota Tangerang menjadi lebih baik, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

• 2015-08-04

dear Pak Andi, terima kasih atas tanggapannya. Saya mau tanya lagi untuk acuan pembayaran BPHTB pajak penjual dan pembeli apa dari NJOP atau dari Kwitansi real transaksi? mengingat nilai kwitansinya dibawah NJOP. Terima Kasih

• 2015-07-29

kepada yang terhormat praktisi hukum pemerintah kota tangerang, saya mau tanya soal perda no.8 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. sejauh ini bagaimana implementasinya untuk kesejahtraan masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan ? di patuhikah peraturan tersebut ? bagaimana kalau peraturan tersebut tidak diindahkan oleh para pengusaha perseroan ? apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan aparatur desanya ? apakah ada kewenangan masyarakat dan aparatur desa setempat dalam menjalankan semuanya. sebagai respon positif terhadap masyarakat dan terciptanya kepastian hukum. trimakasih mohon bimbingannya

• 2015-07-28

dear Pak Andi yth, Terima kasih atas penjelasannya. Rencana Agustus 2015 besok saya akan kembali mencoba sendiri langsung ke kecamatan jatiuwung untuk membuat AJB nya, dan bilamana ditingkat kelurahan (kel.Alam Jaya) pejabat setempat tidak mau meng ACC nya dikarenakan tetap meminta bea kelurahan 10%, mohon dibantu dan saya harus melapor kemana jika nanti dipersulit..? terima kasih

• 2015-07-09

Yth Bpk Andi, Terima kasih atas tanggapannya. Saya mau tanya lagi, apa kah PerKot / SK nya yang menyatakan biaya pembuatan AJB dan balik nama melalui kelurahan dikenakan biaya / jasa 10% dari NJOP? besar harapan saya agar masalah yang saya alami bila hal tersebut anomali mohon segera ditindak tegas kepada oknum tersebut agar menjadi pelajaran bagi lurah2 beserta perangkatnya dan juga benar2 menjadikan kelurahan sebagai wadah layanan masyarakat yang bersih serta tidak ada PUNGLI. Terima kasih

• 2015-07-03

Dengan Hormat Dear Bapak Walikota dan Pejabat pembuat akta tanah, Bapak punten saya ingin mengajukan komplain/keberatan serta klarifikasi nya perihal pembuatan AJB via kelurahan Alam Jaya Pasar Kemis Tangerang. Pihak kelurahan minta jasa atas pembuatan AJB tersebut 10% dari NJOP SPPT, yang mana nilai SPPT nya 153.056.000 yang artinya saya harus membayar jasa atas pembuatan AJB tersebut sebesar Rp. 15.305.600. Sedangkan Pajak penjulan dan pembelian atas tanah yang dikenakan kepada kami senilai Rp. 12 jutaan. Artinya, Biaya jasa lebih besar dari total biaya pajak nya. Pak lurah Alam Jaya mengatakan bahwa jasa tersebut untuk biaya pengukuran, biaya untuk kecamatan serta kas kelurahan. Kalau memang hal tersebut sudah merupakan protap dari pelayanan pemerintah setempat, apa ada SK nya atau hanya keputusan sepihak untuk memperoleh keuntungan atas jual beli yang kami lakukan. Kami sebagai masyarakat sangat kecewa terhadap pelayanan di tingkat kelurahan yang menurut saya bukan melayani melainkan merongrong masyarakat. Saya harap kasus yang menimpa kami mohon diperhatikan dan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku bukan menyesatkan. Demikian aduan ini saya sampaikan dan besar harapan saya Bapak atau pejabat terkait setingkat kota bisa dan mampu menyelesaikan kendala kami dan saya khususnya untuk pembuatan AJB ditingkat kelurahan khususnya kelurahan ALAM JAYA, Kec.Jatiuwung Kota Tangerang Tangerang, 29 Agustus 2015 Terima kasih

• 2015-06-29

Assalamualaikum wr wb Pak/Bu keberadaan terminal bayangan seperti di depan Mal Tangcity dan Kebon Nanas menyebabkan Tangerang makin macet. Mohon bisa ditangani Pak/Bu. Terima kasih Wassalamualaikum wr wb

• 2015-06-26

Met siang, setau saya ada larangan truk tanah untuk melintas di jalan raya pada siang hari di Kota Tangerang. Akan tetapi saya masih sering melihat truk tanah di siang hari, mohon ditertibkan. karena sangat mengganggu. trima kasih.

• 2015-06-25

Perihal thr dwi aneka jaya kemasindo tbk. pekerja yayasan selama 2 tahun tidak pernah mendapatkan thr.tapi yayasan mayora dan yayasan lain nya juga dapet,mohon bantuan nya mengenai hak pekerja.

• 2015-06-24

kepada yth pemerintah kota tangerang banten, apakah untuk membuat surat keterangan usaha (SKU) dikelurahan harus membayar?, karena kemarin saya ditagihkan uang sebesar Rp,170.000 untuk mengesahkan SKU yg telah saya miliki dari perizininan tempat usaha saya,saya dari perumnas 2 karawaci tangerang, banten. saya memiliki usaha di ruko pasar modern mutiara karawaci, ketika saya membuat surat izin usaha di pengurus pasar modern itu tidak dikenakan biaya sama sekali, tapi kenapa pada saat dikelurahan yg hanya mengesahkan (stempel) kita harus membayar uang sebanyak itu? berasa dipalak preman tapi pake seragam dinas! Saya tunggu ya balasannya. terimakasih *KELURAHAN BENCONGAN

• 2015-06-24