Konsultasi dan Pengaduan

Terimakasih atas aduannya..untuk konsultasi terkait permasalahan Bapak dapat datang ke Kantor Bagian Hukum lt.3 Pusat Pemerintahan Kota Tangerang..demikian jawaban kami..atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Terimakasih atas pertanyaannya..terkait Peraturan Masjid Agung Al -Ittihad yaitu dalam Keputusan Walikota tentang Pengurus DewanKemakmuran Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang..Demikian jawaban kami..Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Terimakasih atas pertanyaannya..terkait dengan pengurangan di dalam sppt pbb tahun 2023 dapat dilihat pada Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan..Demikian jawaban kami. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

terimasih atas aduannya..terkait permasalahan Saudara dapat berkoordinasi dengan instansi terkait baik Binamas, Babinsa, Pihak Kelurahan setempat maupun Tramtib Kecamatan..demikian jawaban kami..atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Terimakasih atas aduannya..terkait masalah Saudara dapat disampaikan bahwa Bagian Hukum hanya memberikan bantuan hukum dalam proses litigasi/proses pendampingan di Pengadilan Negeri..demikian jawaban kami..atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Terimakasih atas aduannya..terkait permasalahan yang Bapak/Ibu hadapi hal tersebut merupakan termasuk perselisihan hubungan industrial..upaya pertama yang sebaiknya ditempuh yaitu mengadakan perundingan bipartit dengan perusahaan, yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Namun dalam hal tidak adanya kata sepakat antara pekerja dan perusahaan maka Bapak/Ibu dapat mendatangi Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang berwenang untuk menerima pencatatan perselisihan hubungan industrial dan melakukan mediasi. Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan adalah Kabupaten/Kota tempat pekerja/buruh bekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit Pasal 4 ayat (1) huruf c angka (2)“Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerja/buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.”Demikian yang disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Terimakasih atas aduannya..terkait dengan permasalahan sampah telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Didalam BAB xiv Pasal 53 huruf c disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah". Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya Ibu dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kelurahan setempat dan Binamas serta Babinsa untuk dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Demikian jawaban kami..atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

terimakasih atas aduannya..terkait permasalahan yang Ibu hadapi agar dapat melaporkan kepada Pihak Kepolisian setempat..sebagai informasi apabila pengancaman dilakukan melalui media elektronik (telepon/wa/medsos) maka dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) yaitu Pasal 45B UU 19/2016 jo. Pasal 29 UU ITE, dengan bunyi sebagai berikut: Pasal 29 UU ITE Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45B UU 19/2016 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam Penjelasan Pasal 45B UU 19/2016, dijelaskan bahwa Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil. Demikian jawaban kami..atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Terimakasih atas aduannya..terkait penipuan berkedok online maka dapat disampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Pasal 8 sampai Pasal 17 mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha (penjual). Salah satu yang berkaitan dengan penipuan online ialah Pasal 16, yaitu: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.” Langkah pertama yang harus Bapak lakukan adalah melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini . Demikian jawaban kami. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Terimakasih atas aduannya..terkait permasalahan Bapak kami lebih menyarankan agar masalah dalam kehidupan bertetangga hendaknya lebih mengedepankan upaya-upaya kekeluargaan dan melakukan pendekatan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Apabila upaya musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”): “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Namun harus ditinjau terlebih dahulu jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan tersebut dinamakan perbuatan melawan hukum. Demikian jawaban kami. Atas perhatiannya diucapkan terima-kasih